SUARA FARKES, Jakarta – FSP Farkes Reformasi hadir dalam acara Temu Buruh yang diprakarsai oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) dan Public Services International (PSI), mengungkap fakta Hilirisasi Nikel dan Transisi Energi Hijau berisiko tinggi menjadi skema eksploitasi yang dilegalkan.

Acara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 di Hotel Horison Ultima Menteng Jakarta, dengan tema Transisi Energi Berkeadilan dalam Perdagangan Global.

Ancaman Utama yang Diperjuangkan Serikat Pekerja :

Tolak Tumbal Upah Murah : Lapangan kerja yang tercipta di industri nikel didasarkan pada logika upah murah ekstrem dan minimnya perlindungan, sementara keuntungan dinikmati elit global.

Perlawanan terhadap ISDS : Perjanjian dagang membawa mekanisme ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Ini adalah penggerusan kedaulatan, yang memberi korporasi asing hak untuk menggugat negara jika kita berani menerapkan kebijakan yang adil bagi buruh.

Perspektif FSP FARKES REFORMASI : Ancaman pada Sektor Kesehatan & Farmasi

Transisi Berkeadilan (Just Transition) bukan hanya soal tambang dan smelter, tapi berdampak langsung pada sektor pelayanan publik esensial, seperti Kesehatan. 

FSP FARKES REFORMASI menyoroti krisis ganda yang dihadapi sektor ini :

Farmasi Penyumbang Emisi Signifikan : Industri farmasi global adalah salah satu penyumbang efek rumah kaca (GHG) yang signifikan. Tanpa regulasi JT yang ketat dan adil, sektor ini berpotensi lolos dari tanggung jawab transisi hijau, sementara buruh menanggung dampak lingkungan dan kesehatan.

Ancaman Kenaikan Biaya Operasional : Ketika Transisi Energi diterapkan di industri ketenagalistrikan (misalnya, perpindahan dari batu bara ke energi baru), rumah sakit dan industri farmasi yang tidak siap akan menghadapi lonjakan biaya operasional yang besar. Kemungkinan terburuk RS atau pabrik farmasi yang kapasitas dan grade/peringkat nya masih standar akan sulit berkompetisi, efek dominonya pasti akan efisiensi tenaga kerja, maka buruh yang kerap kali menjadi tumbal pertama yang di KORBANKAN.

Dampak pada Pekerja : Kenaikan biaya ini berpotensi diterjemahkan menjadi penekanan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pengurangan kualitas pelayanan di rumah sakit dan fasilitas farmasi, yang akan secara langsung memukul pekerja kesehatan dan farmasi.

FSP FARKES REFORMASI mendesak: Transisi Berkeadilan harus mencakup sektor kesehatan dan farmasi secara utuh dan adil.

SUARA FARKES – Jakarta, 23 Juni 2025
Dalam lanskap industri yang terus berkembang, termasuk sektor krusial seperti farmasi dan pelayanan kesehatan (rumah sakit), isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) – khususnya Penyakit Akibat Kerja (PAK) – masih menjadi tantangan signifikan yang memerlukan respons proaktif dan terkoordinasi. Menyadari urgensi ini, Federasi Serikat Pekerja yang terhimpun dalam afiliasi IndustriALL Global Union, menggelar Rapat Bulanan Alarm Centre PAK di kantor DPP FSP KEP KSPI

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai federasi ini menjadi forum strategis untuk mendalami dan mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan advokasi terkait PAK. Dari perspektif serikat pekerja di sektor farmasi dan rumah sakit, di mana paparan terhadap bahan kimia, biologis, stres, dan beban kerja tinggi merupakan risiko harian. Isu PAK bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan hak asasi pekerja yang fundamental.

PAK di Sektor Farmasi dan Rumah Sakit : Risiko yang Sering Terlupakan
Sektor farmasi melibatkan risiko paparan terhadap bahan kimia aktif, pelarut organik, partikel debu, dan potensi alergen yang dapat memicu penyakit pernapasan, kulit, hingga gangguan sistemik jangka panjang. Sementara itu, pekerja rumah sakit, mulai dari tenaga medis, perawat, analis laboratorium, hingga staf pendukung, dihadapkan pada risiko infeksi nosokomial, paparan zat berbahaya (desinfektan, limbah medis), risiko fisik (pendarahan, cedera berulang), serta tekanan psikologis (stres, kelelahan, burnout) yang dapat berkembang menjadi PAK non-infeksius.

Dari kacamata serikat pekerja, kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai risiko-risiko spesifik ini di tingkat unit kerja (perusahaan/rumah sakit) menjadi akar masalah. Banyak pekerja yang tidak sepenuhnya memahami potensi bahaya dari pekerjaan mereka sehari-hari, gejala awal PAK, atau prosedur pelaporan dan klaim yang harus dilakukan. Akibatnya, kasus PAK seringkali terlambat terdiagnosis, tidak terdata, atau bahkan tidak diakui sebagai terkait pekerjaan, sehingga pekerja tidak mendapatkan perlindungan dan manfaat yang seharusnya mereka terima, termasuk dari BPJS Ketenagakerjaan.

Alarm Centre PAK: Platform Vital untuk Sosialisasi dan Perlindungan
Rapat bulanan Alarm Centre PAK yang diadakan IndustriALL ini berfungsi sebagai mekanisme sentral untuk mengatasi kesenjangan sosialisasi dan perlindungan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan serikat secara rutin berbagi laporan dari divisi K3 masing-masing, termasuk insiden kecelakaan kerja dan kasus PAK yang masih dalam tahap dugaan atau investigasi. Pertukaran informasi ini penting untuk memetakan pola risiko dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih.

Beberapa poin penting yang menunjukkan komitmen serikat pekerja dalam memperkuat isu PAK secara strategis meliputi :

1. Penyampaian Laporan K3/PAK : Data dari lapangan menjadi bukti empiris urgensi PAK dan dasar untuk langkah lanjutan. Ini juga menjadi materi sosialisasi yang relevan bagi anggota.
2. Pembahasan Tindak Lanjut Kasus : Fokus pada strategi advokasi dan pelaporan kasus PAK ke instansi terkait (seperti Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan) menekankan pentingnya perlindungan konkret bagi pekerja yang telah terdampak.
3. Roadshow Alarm Centre PAK : Penjadwalan program ini ke federasi-federasi merupakan langkah nyata dalam mendiseminasi informasi, meningkatkan kesadaran, dan membangun kapasitas anggota serikat di tingkat akar rumput mengenai PAK – esensi dari upaya sosialisasi yang proaktif.
4. Audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan : Rencana pertemuan ini menggaris bawahi upaya serikat pekerja untuk mendorong dukungan kebijakan yang lebih kuat, memastikan implementasi regulasi K3/PAK, dan memperlancar akses pekerja terhadap manfaat jaminan sosial.

Suara Serikat Pekerja : Perjuangan Nyata untuk Hak Pekerja
Bambang Surjono, Wakil Ketua FSP KEP KSPI, mengapresiasi inisiatif ini sebagai “bentuk kepedulian nyata terhadap keselamatan dan kesehatan kerja”. Pernyataan ini mencerminkan bahwa bagi serikat pekerja, K3/PAK bukanlah isu sampingan, melainkan inti dari perjuangan untuk martabat dan kesejahteraan pekerja.

Indah Saptorini, Koordinator Alarm Centre PAK IndustriALL, menegaskan bahwa forum ini adalah “komitmen bersama dalam menangani isu PAK secara sistematis dan berkelanjutan”. Ia secara spesifik menyoroti harapan agar “perusahaan dapat memperbaiki sistem keselamatan kerja” dan “pekerja yang terdampak bisa segera mendapatkan perlindungan serta manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan”. Pernyataan ini secara jelas menyoroti dua pilar utama yang diperjuangkan serikat pekerja : pencegahan di sumbernya (perusahaan) dan jaminan perlindungan pasca-insiden (negara/BPJS Ketenagakerjaan).

Sementara itu, melalui Sumarnita Boru Gurning dan Umriti Hud yang mewakili Pihak FSP FARKES-R menyatakan dukungan penuh terhadap program Alarm K3 IndustriALL, sebagai bentuk komitmen bahwa FSP FARKES-R terus mensosialisasikan Alarm Center K3 , saat rapat-rapat dan pendidikan berjenjang di internal organisasi. Sosialisasi PAK dimulai dengan kesadaran, untuk itu dalam tiap kesempatan kami mensosialisasikan soal Alarm Center K3 dan urgensinya, pungkas Umriti Hud.

Urgensi Kolaborasi dan Aksi Berkelanjutan
Dari perspektif serikat pekerja sektor farmasi dan rumah sakit, memerangi PAK membutuhkan lebih dari sekadar regulasi di atas kertas. Diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan di tingkat tempat kerja, didukung oleh sistem perlindungan yang responsif dan akses jaminan sosial yang mudah bagi pekerja yang terdampak.

Pertemuan Alarm Centre PAK IndustriALL ini adalah bukti dari komitmen dan langkah konkret serikat pekerja untuk memastikan isu PAK tetap berada di prioritas utama agenda K3 nasional maupun di tingkat perusahaan. Kelanjutan program roadshow dan rencana audiensi menunjukkan bahwa perjuangan untuk keselamatan dan kesehatan pekerja di sektor-sektor vital ini akan terus digalakkan, demi terwujudnya lingkungan kerja yang lebih aman dan jaminan perlindungan yang layak bagi setiap pekerja.

Tim Media FARKES