SUARA FARKES, Banten – Pada tanggal 24–25 November 2025, sekitar 30 pimpinan dan aktivis perempuan dari serikat pekerja afiliasi IndustriALL Asia Tenggara—Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina, Thailand, dan Vietnam—berkumpul di Novotel Tangerang untuk mengikuti “Regional Forum of Women Towards Gender-Transformative Action and Campaigns.”

Forum ini diselenggarakan oleh kantor IndustriALL Asia Tenggara sebagai bagian dari komitmen regional untuk memperkuat upaya kesetaraan gender di dunia kerja. Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi jejaring serikat pekerja di kawasan untuk memperkuat solidaritas dan menyatukan langkah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan.

Mendorong Implementasi Hasil Konferensi Perempuan IndustriALL Global

Salah satu tujuan utama forum ini adalah:

• Menyampaikan hasil Konferensi Perempuan yang berlangsung dalam Kongres IndustriALL di Sydney pada 3 November 2025; dan
• Mendiskusikan strategi Komite Perempuan IndustriALL Asia Tenggara dalam mengimplementasikan rekomendasi dan mandat konferensi tersebut di masing-masing negara.

Dengan demikian, forum ini menjadi jembatan penting untuk memastikan komitmen global IndustriALL benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat nasional dan regional.

Pembukaan dan Sambutan

Acara dibuka oleh Ibu Sumarnita, Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa:

“Kesetaraan gender di dunia kerja adalah agenda mendesak. Serikat pekerja memiliki peran sangat penting sebagai garda terdepan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja tanpa memandang gender.”

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ibu Evi Krisnawati, mewakili Ketua IndustriALL Indonesia Council, Bapak Iwan Kusmawan, sekaligus selaku anggota Substitute Exco IndustriALL Asia Tenggara. Beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta forum serta menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi regional dalam memperkuat gerakan pekerja perempuan.

Sambutan terakhir diberikan oleh Brother Ramon Certeza, Sekretaris Regional IndustriALL SEAO, yang secara resmi membuka forum. Beliau menyoroti bahwa isu kesenjangan gender di tempat kerja masih sangat nyata, mulai dari gap upah, tingginya kerentanan pekerja perempuan terhadap kekerasan dan pelecehan, hingga kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Ia menegaskan bahwa kerja bersama yang lebih kuat sangat diperlukan agar suara perempuan semakin terdengar dan perubahan menuju keadilan gender dapat terwujud.

Penyusunan Action Plan Regional

Sebelum kembali ke negara masing-masing, para peserta menyusun action plan yang akan dijalankan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Rencana aksi ini diselaraskan dengan roadmap yang telah diputuskan dalam Konferensi Perempuan IndustriALL di Sydney, dan diadaptasi dengan kebutuhan serta program kerja serikat pekerja di masing-masing negara. Hal ini memastikan bahwa setiap delegasi membawa pulang agenda yang konkret, terukur, dan relevan untuk memperkuat posisi pekerja perempuan di tempat kerja maupun di dalam struktur organisasi serikat pekerja.

SUARA FARKES, Sri Lanka — Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES REFORMASI) mengirimkan tiga (3) delegasinya yaitu Efrazim Silaban (PUK PT. Sterling Product Indonesia), Syarif Hidayat (PUK PT. Takeda Indonesia), dan Mimin Kamilah (PUK PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries) untuk turut berpartisipasi dalam ”Asia Pacific Trade Union Network Meeting of Chemical & Pharmaceutical Unions” yang berlangsung pada 18 – 19 November 2025 di Hotel Rodisson, Colombo, Sri Lanka. Pertemuan ini dihadiri oleh serikat pekerja sektor kimia dan farmasi dari berbagai negara Asia Pasifik dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan IndustriALL Global Union.

Kegiatan ini membahas beragam isu strategis terkait kondisi pekerja di sektor kimia dan farmasi, termasuk transisi berkeadilan (just transition), tantangan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penguatan kapasitas serikat dalam menghadapi perubahan industri.

Delegasi FSP Farkes Reformasi menyampaikan perkembangan kondisi hubungan industrial di Indonesia, termasuk tantangan pekerja dalam menghadapi modernisasi industri farmasi, peningkatan kebutuhan perlindungan terhadap paparan bahan kimia berbahaya serta pentingnya memperkuat kerjasama Internasional. Pertemuan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antarnegara mengenai strategi advokasi, perundingan bersama, dan pengorganisasian pekerja di sektor kritikal tersebut.

Dilanjutkan dengan laporan dari beberapa negara terkait isu kondisi kerja diantaranya adalah :

• Ketidakpastian kerja di tengah restrukturisasi perusahaan.
• Kesenjangan kondisi kerja antar pabrik dan negara.
• Lemahnya posisi tawar serikat pekerja pada saat merger atau akuisisi.
• Tidak semua PKB mencakup isu teknologi (IA), digitalisasi dan just transition.
• Kurangnya pasal terkait konsultasi dini sebelum perusahaan melakukan perubahan besar.
• Digitalisasi, otomatisasi, dan transisi hijau mengubah struktur pekerjaan.
• Munculnya kebutuhan skill baru yang belum disiapkan secara memadai.
• Risiko PHK akibat otomatisasi jika tidak ada perlindungan.

Transisi industri di sektor kimia dan farmasi membawa tantangan besar sekaligus peluang bagi pekerja. Agar perubahan tetap adil (just transition), serikat pekerja harus memastikan keterlibatan aktif dalam setiap proses perubahan teknologi, memperkuat perlindungan kerja, dan memastikan pekerja mendapatkan pelatihan yang memadai. K3 tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga keselamatan pekerja di tengah perubahan yang cepat

SUARA FARKES, Jakarta – FSP Farkes Reformasi hadir dalam acara Temu Buruh yang diprakarsai oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) dan Public Services International (PSI), mengungkap fakta Hilirisasi Nikel dan Transisi Energi Hijau berisiko tinggi menjadi skema eksploitasi yang dilegalkan.

Acara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 di Hotel Horison Ultima Menteng Jakarta, dengan tema Transisi Energi Berkeadilan dalam Perdagangan Global.

Ancaman Utama yang Diperjuangkan Serikat Pekerja :

Tolak Tumbal Upah Murah : Lapangan kerja yang tercipta di industri nikel didasarkan pada logika upah murah ekstrem dan minimnya perlindungan, sementara keuntungan dinikmati elit global.

Perlawanan terhadap ISDS : Perjanjian dagang membawa mekanisme ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Ini adalah penggerusan kedaulatan, yang memberi korporasi asing hak untuk menggugat negara jika kita berani menerapkan kebijakan yang adil bagi buruh.

Perspektif FSP FARKES REFORMASI : Ancaman pada Sektor Kesehatan & Farmasi

Transisi Berkeadilan (Just Transition) bukan hanya soal tambang dan smelter, tapi berdampak langsung pada sektor pelayanan publik esensial, seperti Kesehatan. 

FSP FARKES REFORMASI menyoroti krisis ganda yang dihadapi sektor ini :

Farmasi Penyumbang Emisi Signifikan : Industri farmasi global adalah salah satu penyumbang efek rumah kaca (GHG) yang signifikan. Tanpa regulasi JT yang ketat dan adil, sektor ini berpotensi lolos dari tanggung jawab transisi hijau, sementara buruh menanggung dampak lingkungan dan kesehatan.

Ancaman Kenaikan Biaya Operasional : Ketika Transisi Energi diterapkan di industri ketenagalistrikan (misalnya, perpindahan dari batu bara ke energi baru), rumah sakit dan industri farmasi yang tidak siap akan menghadapi lonjakan biaya operasional yang besar. Kemungkinan terburuk RS atau pabrik farmasi yang kapasitas dan grade/peringkat nya masih standar akan sulit berkompetisi, efek dominonya pasti akan efisiensi tenaga kerja, maka buruh yang kerap kali menjadi tumbal pertama yang di KORBANKAN.

Dampak pada Pekerja : Kenaikan biaya ini berpotensi diterjemahkan menjadi penekanan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pengurangan kualitas pelayanan di rumah sakit dan fasilitas farmasi, yang akan secara langsung memukul pekerja kesehatan dan farmasi.

FSP FARKES REFORMASI mendesak: Transisi Berkeadilan harus mencakup sektor kesehatan dan farmasi secara utuh dan adil.

SUARA FARKES, Surabaya – Public Services International (PSI) bekerja sama dengan SASK menyelenggarakan workshop bertema “Joint Campaign and Advocacy Work to Promoting Violence-Free Workplace and Advancing Trade Union Rights” pada 11 November 2025 di Hotel Santika Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 38 aktivis pekerja perempuan afiliasi PSI dan difasilitasi oleh Izzah Inzamliyah, Sumarnita br. Gurning, dan Ira Laila Budiman.

Workshop ini membahas isu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk jenis-jenis kekerasan, dasar hukum yang melindungi pekerja, serta strategi advokasi bagi serikat pekerja. Salah satu poin penting yang disampaikan fasilitator adalah bahwa kekerasan di tempat kerja sering terjadi karena relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku umumnya adalah atasan.

Salah satu fasilitator menyampaikan hasil survei kepada peserta bahwa 70,8% pekerja pernah mengalami kekerasan atau pelecehan, 72% pernah menjadi saksi, dan 77% menyebut kekerasan psikologis seperti silent treatment sebagai bentuk yang paling sering terjadi.

Peserta diajak mendiskusikan peran serikat pekerja dan pengusaha dalam mencegah kekerasan di tempat kerja. Serikat pekerja perlu bertransformasi menjadi organisasi yang bebas dari bias gender, menghapus budaya guyonan seksual, dan memastikan struktur kepemimpinan yang inklusif. Sementara itu, perusahaan diharapkan membuat kebijakan pencegahan kekerasan, membentuk tim sensitif gender, serta menerapkan sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Workshop juga memperkenalkan kerangka hukum penting seperti Konvensi ILO No.190, UU TPKS No.12/2022, dan Permenaker No.88/2023. Peserta diminta menganalisis isi dan mekanisme perlindungan dari masing-masing aturan tersebut. Selain itu, dijelaskan pula konsep kaidah hukum heteronom dan otonom dalam hubungan industrial, di mana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi bagian dari hukum otonom yang memperkuat posisi pekerja.

Sebagai penutup, peserta menyusun rencana aksi (action plan) yang akan diterapkan di tempat kerja dan serikat masing-masing untuk mewujudkan lingkungan kerja bebas kekerasan dan pelecehan serta memperkuat hak-hak serikat pekerja.

SUARA FARKES, Australia – IndustriALL Global Union menyelenggarakan Kongres ke-4 di Sydney, Australia, pada tanggal 4–7 November 2025. Kongres tahun ini mengusung tema “Organizing for a Just Future.”

Sekitar 800 delegasi dari serikat pekerja afiliasi IndustriALL Global Union di seluruh dunia hadir dalam kegiatan ini. Menariknya, 43% dari peserta yang hadir merupakan pemimpin dan aktivis perempuan—melampaui target keterwakilan perempuan sebesar 40%.

Satu hari sebelum kongres, diselenggarakan Konferensi Perempuan IndustriALL Global Union yang dihadiri oleh sekitar 350 peserta. Wakil Sekretaris Jenderal IndustriALL, Christina Oliver, menyampaikan sambutan pembuka dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Konferensi ini menjadi momen penting karena kembali diadakan setelah enam tahun.

Kongres resmi dibuka pada Selasa, 4 November 2025, oleh Presiden IndustriALL Global Union sekaligus pimpinan IG Metall Jerman, Marie Nilsson. Dalam sambutannya, ia mengatakan:

“Kita hidup di masa perubahan yang sangat cepat — dengan kemajuan teknologi, tantangan terhadap hak-hak demokrasi, dan ancaman perubahan iklim. Namun ketika saya melihat ruangan ini, saya merasa penuh harapan. Dengan kekuatan dan solidaritas bersama, kita dapat menghadapi tantangan tersebut. Saya melihat kekuatan, saya melihat solidaritas.”

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, turut hadir dan memberikan pidato pembukaan. Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada yang tertinggal dalam kemajuan dunia kerja.

“Kita tahu bahwa keadilan, kondisi kerja yang layak, dan upah yang adil tidak akan melemahkan pasar kerja. Sebaliknya, pertumbuhan dan keadilan akan menjadi lebih kuat jika berjalan beriringan.”

Ia menutup pidatonya dengan pesan inspiratif:

“Tujuan kita bersifat abadi, dan karena itu, solidaritas juga abadi.”

Para delegasi disambut dengan pertunjukan budaya khas Australia dan Selandia Baru, termasuk alunan didgeridoo, salam tradisional Maori greeting – Kaigaranga, serta tarian Mihi, Maiata, dan Haka, yang menambah suasana pembukaan semakin hangat dan penuh makna.

SUARA FARKES, Jakarta – Perwakilan FSP FARKES Reformasi hadir dalam Lokakarya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KSPI yang dilaksanakan hari Rabu 05 November 2025 di Kantor KSPI, Jakarta Timur. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat instrumen perjuangan buruh melalui penyelenggaraan Lokakarya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilaksanakan ini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Pemetaan dan Pelatihan PKB (Mapping and Training on CBA) yang sebelumnya digelar pada 26 – 27 Mei 2025.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Surat Undangan KSPI Nomor: 571/DEN-KSPI/XI/2025 yang ditandatangani Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, ME dan Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi, sebagai bagian dari upaya memperkuat persiapan perundingan PKB di berbagai sektor industri.

Sekjen KSPI Ramidi menegaskan bahwa PKB adalah instrumen utama dalam peningkatan kesejahteraan buruh, bukan hanya dokumen administratif semata.

“KSPI memastikan PKB menjadi senjata perjuangan yang kuat di tingkat pabrik dan industri. Pasal-pasal kunci terkait upah layak, perlindungan jaminan sosial, K3, penghapusan outsourcing yang merugikan, serta keberlanjutan kerja harus diperjuangkan secara optimal,” tegas Ramidi.

Lokakarya ini menggarisbawahi tiga agenda utama:

✔ Evaluasi hasil pemetaan PKB di seluruh federasi

✔ Finalisasi Panduan PKB KSPI sebagai standar nasional perundingan

✔ Penyusunan rencana tindak lanjut dengan timeline perundingan yang terukur

Kegiatan berlangsung efektif dan diikuti oleh perwakilan 20 anggota Tim PKB dari berbagai federasi afiliasi KSPI, termasuk FSP FARKES Reformasi

KSPI menargetkan bahwa hasil dari lokakarya ini akan segera diterapkan dalam perundingan PKB, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sehingga buruh Indonesia semakin memiliki kepastian atas hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup.