SUARA FARKES, Banten – Pada tanggal 24–25 November 2025, sekitar 30 pimpinan dan aktivis perempuan dari serikat pekerja afiliasi IndustriALL Asia Tenggara—Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina, Thailand, dan Vietnam—berkumpul di Novotel Tangerang untuk mengikuti “Regional Forum of Women Towards Gender-Transformative Action and Campaigns.”

Forum ini diselenggarakan oleh kantor IndustriALL Asia Tenggara sebagai bagian dari komitmen regional untuk memperkuat upaya kesetaraan gender di dunia kerja. Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi jejaring serikat pekerja di kawasan untuk memperkuat solidaritas dan menyatukan langkah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan.

Mendorong Implementasi Hasil Konferensi Perempuan IndustriALL Global

Salah satu tujuan utama forum ini adalah:

• Menyampaikan hasil Konferensi Perempuan yang berlangsung dalam Kongres IndustriALL di Sydney pada 3 November 2025; dan
• Mendiskusikan strategi Komite Perempuan IndustriALL Asia Tenggara dalam mengimplementasikan rekomendasi dan mandat konferensi tersebut di masing-masing negara.

SUARA FARKES, Jakarta – Perwakilan FSP FARKES Reformasi hadir dalam Lokakarya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KSPI yang dilaksanakan hari Rabu 05 November 2025 di Kantor KSPI, Jakarta Timur. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat instrumen perjuangan buruh melalui penyelenggaraan Lokakarya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilaksanakan ini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Pemetaan dan Pelatihan PKB (Mapping and Training on CBA) yang sebelumnya digelar pada 26 – 27 Mei 2025.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Surat Undangan KSPI Nomor: 571/DEN-KSPI/XI/2025 yang ditandatangani Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, ME dan Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi, sebagai bagian dari upaya memperkuat persiapan perundingan PKB di berbagai sektor industri.

Sekjen KSPI Ramidi menegaskan bahwa PKB adalah instrumen utama dalam peningkatan kesejahteraan buruh, bukan hanya dokumen administratif semata.

“KSPI memastikan PKB menjadi senjata perjuangan yang kuat di tingkat pabrik dan industri. Pasal-pasal kunci terkait upah layak, perlindungan jaminan sosial, K3, penghapusan outsourcing yang merugikan, serta keberlanjutan kerja harus diperjuangkan secara optimal,” tegas Ramidi.

Lokakarya ini menggarisbawahi tiga agenda utama:

✔ Evaluasi hasil pemetaan PKB di seluruh federasi

✔ Finalisasi Panduan PKB KSPI sebagai standar nasional perundingan

✔ Penyusunan rencana tindak lanjut dengan timeline perundingan yang terukur

Kegiatan berlangsung efektif dan diikuti oleh perwakilan 20 anggota Tim PKB dari berbagai federasi afiliasi KSPI, termasuk FSP FARKES Reformasi

KSPI menargetkan bahwa hasil dari lokakarya ini akan segera diterapkan dalam perundingan PKB, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sehingga buruh Indonesia semakin memiliki kepastian atas hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup.

SUARA FARKES, Bogor – FSP Farkes Reformasi turut serta dalam Jambore Perempuan dan Pekerja Muda KSPI 2025 yang berlangsung pada 19–21 Agustus 2025 di Gunung Geulis Camp Area, Kabupaten Bogor. Acara yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai federasi anggota KSPI ini, mengusung tema “Memperkuat Peran Perempuan dan Pekerja Muda Menuju Gerakan Buruh yang Inklusif dan Berkeadilan.”

Delegasi FSP Farkes Reformasi hadir dari unsur pekerja muda dan pekerja perempuan, yaitu

• Bung Budi Prasetiyo – PUK PT. Darya Varia Laboratoria Tbk Plant Citeureup
• Kak Etyk – Ketua Bidang Komite Perempuan DPD Jawa Tengah
• Kak Rizky – Ketua Bidang Komite Pekerja Muda PUK RS Tlogorejo, Jawa Tengah

Kehadiran FSP Farkes Reformasi dalam Jambore Perempuan dan Pekerja Muda KSPI 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen federasi untuk terus mendorong partisipasi pekerja muda dan perempuan dalam setiap agenda perjuangan, sekaligus memperkuat regenerasi kepemimpinan serikat pekerja di masa depan.

Dalam kesempatan ini pula, Sumarnita Br Gurning – Ketua Bidang Pekerja Muda dan Pekerja Perempuan DPP FSP Farkes Reformasi berencana akan mengadakan kegiatan serupa yaitu Jambore Nasional Pekerja Perempuan dan Pekerja Muda FSP Farkes Reformasi. Harapannya melalui kegiatan jambore tersebut akan didapat generasi-generasi muda penerus untuk organisasi sehingga kedepannya FSP Farkes Reformasi akan menjadi kuat dengan dimotori oleh pekerja-pekerja muda yang ada saat ini.

Jambore Perempuan dan Pekerja Muda KSPI 2025 ini bukan hanya pertemuan rutin, melainkan juga ruang untuk belajar, berkonsolidasi, dan memperkuat gerakan buruh nasional. Oleh karena itu, beberapa poin penting dari acara ini meliputi :

• Meningkatkan Kesadaran Gender : mendorong pekerja perempuan untuk berani melaporkan pelecehan dan ketidakadilan di tempat kerja.
• Menguatkan Peran Generasi Muda : pekerja muda belajar, berorganisasi, dan menjadi penggerak perubahan.

SUARA FARKES, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes Reformasi) mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Pekerja Perempuan dan Pengorganisasian khusus Sektor Kesehatan/Rumah Sakit pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025 di kantor DPP FSP Farkes Reformasi.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pekerja perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mengambil peran kepemimpinan di tempat kerja masing-masing serta dalam gerakan serikat pekerja yang lebih luas.

Pelatihan ini dihadiri pekerja perempuan dari beberapa rumah sakit di wilayah Jakarta dan Bekasi. Kegiatan ini merupakan salah satu komitmen FSP Farkes Reformasi terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan anggota perempuan, yang merupakan bagian penting dari tenaga kesehatan.

Diawali dengan sambutan pembukaan dari Ibu Sumarnita – Ketua Bidang Perempuan dan Pekerja Muda. Dalam sambutan pembukaannya, Ibu Sumarnita menekankan pentingnya penguatan kapasitas pekerja perempuan, tidak hanya untuk mengatasi tantangan spesifik yang mereka hadapi, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan di sektor kesehatan dan serikat pekerja.

Materi pertama tentang Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan, disampaikan oleh Bapak Iwan Setiawan, SH – Bidang Advokasi DPP FSP Farkes Reformasi. Bapak Setiawan memberikan penjelasan mendalam tentang undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang relevan yang dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan di tempat kerja, mulai dari undang-undang antidiskriminasi dan perlindungan maternitas hingga peraturan tentang pelecehan di tempat kerja dan upah yang adil.

Ibu Evi Krisnawati, SS – Ketua Umum DPP FSP Farkes Reformasi memaparkan topik Kepemimpinan Perempuan dalam Serikat Pekerja. Beliau berbagi wawasan berharga tentang kenapa perempuan perlu mengambil bagian dalam kepemimpinan, mengetahui value diri,  dan juga memahami tentang Self Leadership/Kepemimpinan Diri.

Pelatihan berlangsung dengan suasana yang antusias dan interaktif. Peserta dari berbagai latar belakang terlibat aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan relevan kepada para pembicara, dan berbagi pengalaman serta tantangan mereka di tempat kerja masing-masing.

Inisiatif FSP Farkes Reformasi ini merupakan bukti dedikasi berkelanjutannya dalam memajukan kesejahteraan dan hak-hak tenaga kesehatan, dengan fokus khusus pada pemberdayaan anggota perempuan. Dengan membekali tenaga kesehatan perempuan dengan keterampilan kepemimpinan yang lebih baik, pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum mereka.

Wakil Menteri PPPA Hadiri Lokakarya Nasional Ekonomi Perawatan: Dorong Kolaborasi Serikat Pekerja dalam Mewujudkan Roadmap Ekonomi Perawatan 2025–2045

ITUC Asia Pacific mengadakan Workshop National Care Economy selama 2 hari (4-5 Juli 2025) di hotel Ashley Jakarta yang dihadiri oleh 3 Konfederasi (KSPI, KSPSI, KSBSI), JALA PRT, ILO dan IDWF (International Domestic Workers Federation).

Care Economy (Ekonomi Perawatan) merupakan semua kegiatan atau aktifitas ekonomi yang terkait dengan perawatan, misalnya merawat anak, lansia, penyandang disabilitas atau merawat keluarga yang sakit, dan juga pekerjaan domestic seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya.

Aktivitas yang dilakukan itu mempunyai nilai ekonomi yang besar namun seringkali tidak dihargai secara finansial atau dianggap sebagai tanggung jawab alami yang terutama bagi perempuan.

Aktifitas perawatan dibagi dua yaitu :

1. Perawatan langsung (mendampingi makan, bermain, belajar, memberi makan, minum, memberi obat, dll)
2. Perawatan tidak langsung (membersihkan rumah, mencuci baju, membuat makanan, dll)

Care Economy (Ekonomi Perawatan) ini dibagi dua jenis pekerjaan, yaitu :

1. Unpaid Care Work (Perawatan Tanpa Bayar) – Dilakukan di rumah, biasanya oleh perempuan (seperti ibu merawat anak atau anak merawat orang tua lansia, dll).
2. Paid Care Work (Perawatan Berbayar) – Dilakukan oleh pekerja profesional seperti pekerja rumah tangga (PRT), perawat, pengasuh lansia, babysitter, dan tenaga kesehatan.

• Perawatan langsung tidak berbayar biasanya dilakukan oleh keluarga sendiri dan ini bisa bertransisi menjadi perawatan langsung berbayar (memproduksi jasa layanan) misalnya pengasuh lansia, babysitter, dll

• Perawatan tidak langsung – tidak berbayar (oleh keluarga) bertransisi menjadi perawatan tidak langsung yang berbayar (memproduksi jasa layanan) seperti Laundry, cleaning service, dll

Pada tahun 2013, standar statistik ketenagakerjaan internasional menetapkan bahwa perawatan yang tidak dibayar pun dikategorikan sebagai pekerjaan, karena memiliki nilai produktif dan berkontribusi pada produktivitas individu.

National Care Economy Workshop ini dihadiri juga oleh Wamen PPPA Ibu Veronica Tan. Beliau tertarik dengan tema Care Economy karena sejalan dengan program dari Kementerian PPPA yang sudah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan Pokja Ekonomi Perawatan. Dan beliau menyampaikan sangat penting untuk melakukan kolaborasi, berkoordinasi yang baik dan bersinergi dengan semua stakeholder termasuk dengan serikat pekerja/serikat buruh.

Ibu Veronica menyampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam upaya mempromosikan kesetaraan gender.

Tetapi pertanyaannya adalah apakah kemajuan ini telah terwujud dalam kesempatan yang setara bagi perempuan, terutama di bidang ekonomi dan di tempat kerja?

Ada kesenjangan antara kemampuan perempuan yang semakin meningkat dan peluang yang terbatas bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam perekonomian.

Perempuan menyumbang hampir setengah populasi Indonesia, dan lebih dari dua per tiga nya berada dalam usia produktif. Tetapi dalam lebih dari 20 tahun, partisipasi tenaga pekerja perempuan masih jauh di bawah tenaga pekerja laki-laki, dan secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional.

Pertanyaannya: Kenapa?

• Karena banyak perempuan masih diharapkan untuk menanggung beban ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sambil memikul sebagian besar tanggung jawab perawatan yang tidak berbayar di rumah (seperti mengurus anak, membersihkan rumah, dan lain-lain).
• Karena akses ke layanan penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas masih terbatas.
• Dan karena pekerja perawatan itu sendiri – baik yang berbayar maupun tidak dibayar masih kurang dihargai di Indonesia, terutama lingkup domestik dan nonformal, seperti pengasuh, pendamping lansia, dan pekerja rumah tangga (PRT).

Pekerja perawatan ini masih belum diakui secara hukum, tidak memiliki perlindungan sosial, dan minim akses pelatihan. Kita perlu mindset baru dengan mengakui care worker (pekerja perawatan) diakui sebagai pekerja formal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Pemerintah perlu hadir dengan regulasi yang kuat, sistem sertifikasi yang standar, serta kolaborasi lintas sektor yang adaptif.

Serikat pekerja/buruh juga ingin berkontribusi secara konstruksif dalam pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Perawatan di Indonesia, yang keterlibatannya masih sangat terbatas.

Workshop selama dua hari ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mendorong dialog, dan mengindentifikasikan langkah konkret yang dapat dilakukan serikat pekerja/buruh untuk mendukung dan melengkapi upaya pemerintah khususnya dalam memastikan pekerja perawatan diakui, dihargai dan berlandaskan prinsip kerja layak.

Suara FARKES – Tim Media DPP