• Search for:
    28Nov, 2025
    Pemimpin Perempuan Serikat Pekerja Asia Tenggara Rumuskan Aksi Bersama untuk Kesetaraan Gender

    SUARA FARKES, Banten – Pada tanggal 24–25 November 2025, sekitar 30 pimpinan dan aktivis perempuan dari serikat pekerja afiliasi IndustriALL Asia Tenggara—Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina, Thailand, dan Vietnam—berkumpul di Novotel Tangerang untuk mengikuti “Regional Forum of Women Towards Gender-Transformative Action and Campaigns.”

    Forum ini diselenggarakan oleh kantor IndustriALL Asia Tenggara sebagai bagian dari komitmen regional untuk memperkuat upaya kesetaraan gender di dunia kerja. Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi jejaring serikat pekerja di kawasan untuk memperkuat solidaritas dan menyatukan langkah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan.

    Mendorong Implementasi Hasil Konferensi Perempuan IndustriALL Global

    Salah satu tujuan utama forum ini adalah:

    • Menyampaikan hasil Konferensi Perempuan yang berlangsung dalam Kongres IndustriALL di Sydney pada 3 November 2025; dan
    • Mendiskusikan strategi Komite Perempuan IndustriALL Asia Tenggara dalam mengimplementasikan rekomendasi dan mandat konferensi tersebut di masing-masing negara.

    Dengan demikian, forum ini menjadi jembatan penting untuk memastikan komitmen global IndustriALL benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat nasional dan regional.

    Pembukaan dan Sambutan

    Acara dibuka oleh Ibu Sumarnita, Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa:

    “Kesetaraan gender di dunia kerja adalah agenda mendesak. Serikat pekerja memiliki peran sangat penting sebagai garda terdepan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja tanpa memandang gender.”

    Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ibu Evi Krisnawati, mewakili Ketua IndustriALL Indonesia Council, Bapak Iwan Kusmawan, sekaligus selaku anggota Substitute Exco IndustriALL Asia Tenggara. Beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta forum serta menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi regional dalam memperkuat gerakan pekerja perempuan.

    Sambutan terakhir diberikan oleh Brother Ramon Certeza, Sekretaris Regional IndustriALL SEAO, yang secara resmi membuka forum. Beliau menyoroti bahwa isu kesenjangan gender di tempat kerja masih sangat nyata, mulai dari gap upah, tingginya kerentanan pekerja perempuan terhadap kekerasan dan pelecehan, hingga kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Ia menegaskan bahwa kerja bersama yang lebih kuat sangat diperlukan agar suara perempuan semakin terdengar dan perubahan menuju keadilan gender dapat terwujud.

    Penyusunan Action Plan Regional

    Sebelum kembali ke negara masing-masing, para peserta menyusun action plan yang akan dijalankan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Rencana aksi ini diselaraskan dengan roadmap yang telah diputuskan dalam Konferensi Perempuan IndustriALL di Sydney, dan diadaptasi dengan kebutuhan serta program kerja serikat pekerja di masing-masing negara. Hal ini memastikan bahwa setiap delegasi membawa pulang agenda yang konkret, terukur, dan relevan untuk memperkuat posisi pekerja perempuan di tempat kerja maupun di dalam struktur organisasi serikat pekerja.

    23Nov, 2025
    Delegasi FSP Farkes Reformasi Hadiri Pertemuan Asia Pasifik Sektor Kimia dan Farmasi di Sri Lanka

    SUARA FARKES, Sri Lanka — Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES REFORMASI) mengirimkan tiga (3) delegasinya yaitu Efrazim Silaban (PUK PT. Sterling Product Indonesia), Syarif Hidayat (PUK PT. Takeda Indonesia), dan Mimin Kamilah (PUK PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries) untuk turut berpartisipasi dalam ”Asia Pacific Trade Union Network Meeting of Chemical & Pharmaceutical Unions” yang berlangsung pada 18 – 19 November 2025 di Hotel Rodisson, Colombo, Sri Lanka. Pertemuan ini dihadiri oleh serikat pekerja sektor kimia dan farmasi dari berbagai negara Asia Pasifik dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan IndustriALL Global Union.

    Kegiatan ini membahas beragam isu strategis terkait kondisi pekerja di sektor kimia dan farmasi, termasuk transisi berkeadilan (just transition), tantangan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penguatan kapasitas serikat dalam menghadapi perubahan industri.

    Delegasi FSP Farkes Reformasi menyampaikan perkembangan kondisi hubungan industrial di Indonesia, termasuk tantangan pekerja dalam menghadapi modernisasi industri farmasi, peningkatan kebutuhan perlindungan terhadap paparan bahan kimia berbahaya serta pentingnya memperkuat kerjasama Internasional. Pertemuan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antarnegara mengenai strategi advokasi, perundingan bersama, dan pengorganisasian pekerja di sektor kritikal tersebut.

    Dilanjutkan dengan laporan dari beberapa negara terkait isu kondisi kerja diantaranya adalah :

    • Ketidakpastian kerja di tengah restrukturisasi perusahaan.
    • Kesenjangan kondisi kerja antar pabrik dan negara.
    • Lemahnya posisi tawar serikat pekerja pada saat merger atau akuisisi.
    • Tidak semua PKB mencakup isu teknologi (IA), digitalisasi dan just transition.
    • Kurangnya pasal terkait konsultasi dini sebelum perusahaan melakukan perubahan besar.
    • Digitalisasi, otomatisasi, dan transisi hijau mengubah struktur pekerjaan.
    • Munculnya kebutuhan skill baru yang belum disiapkan secara memadai.
    • Risiko PHK akibat otomatisasi jika tidak ada perlindungan.

    Transisi industri di sektor kimia dan farmasi membawa tantangan besar sekaligus peluang bagi pekerja. Agar perubahan tetap adil (just transition), serikat pekerja harus memastikan keterlibatan aktif dalam setiap proses perubahan teknologi, memperkuat perlindungan kerja, dan memastikan pekerja mendapatkan pelatihan yang memadai. K3 tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga keselamatan pekerja di tengah perubahan yang cepat

    21Nov, 2025
    Temu Buruh : Transisi Energi Berkeadilan dalam Perdagangan Global

    SUARA FARKES, Jakarta – FSP Farkes Reformasi hadir dalam acara Temu Buruh yang diprakarsai oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) dan Public Services International (PSI), mengungkap fakta Hilirisasi Nikel dan Transisi Energi Hijau berisiko tinggi menjadi skema eksploitasi yang dilegalkan.

    Acara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 di Hotel Horison Ultima Menteng Jakarta, dengan tema Transisi Energi Berkeadilan dalam Perdagangan Global.

    Ancaman Utama yang Diperjuangkan Serikat Pekerja :

    Tolak Tumbal Upah Murah : Lapangan kerja yang tercipta di industri nikel didasarkan pada logika upah murah ekstrem dan minimnya perlindungan, sementara keuntungan dinikmati elit global.

    Perlawanan terhadap ISDS : Perjanjian dagang membawa mekanisme ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Ini adalah penggerusan kedaulatan, yang memberi korporasi asing hak untuk menggugat negara jika kita berani menerapkan kebijakan yang adil bagi buruh.

    Perspektif FSP FARKES REFORMASI : Ancaman pada Sektor Kesehatan & Farmasi

    Transisi Berkeadilan (Just Transition) bukan hanya soal tambang dan smelter, tapi berdampak langsung pada sektor pelayanan publik esensial, seperti Kesehatan. 

    FSP FARKES REFORMASI menyoroti krisis ganda yang dihadapi sektor ini :

    Farmasi Penyumbang Emisi Signifikan : Industri farmasi global adalah salah satu penyumbang efek rumah kaca (GHG) yang signifikan. Tanpa regulasi JT yang ketat dan adil, sektor ini berpotensi lolos dari tanggung jawab transisi hijau, sementara buruh menanggung dampak lingkungan dan kesehatan.

    Ancaman Kenaikan Biaya Operasional : Ketika Transisi Energi diterapkan di industri ketenagalistrikan (misalnya, perpindahan dari batu bara ke energi baru), rumah sakit dan industri farmasi yang tidak siap akan menghadapi lonjakan biaya operasional yang besar. Kemungkinan terburuk RS atau pabrik farmasi yang kapasitas dan grade/peringkat nya masih standar akan sulit berkompetisi, efek dominonya pasti akan efisiensi tenaga kerja, maka buruh yang kerap kali menjadi tumbal pertama yang di KORBANKAN.

    Dampak pada Pekerja : Kenaikan biaya ini berpotensi diterjemahkan menjadi penekanan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pengurangan kualitas pelayanan di rumah sakit dan fasilitas farmasi, yang akan secara langsung memukul pekerja kesehatan dan farmasi.

    FSP FARKES REFORMASI mendesak: Transisi Berkeadilan harus mencakup sektor kesehatan dan farmasi secara utuh dan adil.

    12Nov, 2025
    “Stop Kekerasan di Dunia Kerja! Serikat Pekerja Harus Jadi Bagian Solusi”

    SUARA FARKES, Surabaya – Public Services International (PSI) bekerja sama dengan SASK menyelenggarakan workshop bertema “Joint Campaign and Advocacy Work to Promoting Violence-Free Workplace and Advancing Trade Union Rights” pada 11 November 2025 di Hotel Santika Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 38 aktivis pekerja perempuan afiliasi PSI dan difasilitasi oleh Izzah Inzamliyah, Sumarnita br. Gurning, dan Ira Laila Budiman.

    Workshop ini membahas isu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk jenis-jenis kekerasan, dasar hukum yang melindungi pekerja, serta strategi advokasi bagi serikat pekerja. Salah satu poin penting yang disampaikan fasilitator adalah bahwa kekerasan di tempat kerja sering terjadi karena relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku umumnya adalah atasan.

    Salah satu fasilitator menyampaikan hasil survei kepada peserta bahwa 70,8% pekerja pernah mengalami kekerasan atau pelecehan, 72% pernah menjadi saksi, dan 77% menyebut kekerasan psikologis seperti silent treatment sebagai bentuk yang paling sering terjadi.

    Peserta diajak mendiskusikan peran serikat pekerja dan pengusaha dalam mencegah kekerasan di tempat kerja. Serikat pekerja perlu bertransformasi menjadi organisasi yang bebas dari bias gender, menghapus budaya guyonan seksual, dan memastikan struktur kepemimpinan yang inklusif. Sementara itu, perusahaan diharapkan membuat kebijakan pencegahan kekerasan, membentuk tim sensitif gender, serta menerapkan sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

    Workshop juga memperkenalkan kerangka hukum penting seperti Konvensi ILO No.190, UU TPKS No.12/2022, dan Permenaker No.88/2023. Peserta diminta menganalisis isi dan mekanisme perlindungan dari masing-masing aturan tersebut. Selain itu, dijelaskan pula konsep kaidah hukum heteronom dan otonom dalam hubungan industrial, di mana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi bagian dari hukum otonom yang memperkuat posisi pekerja.

    Sebagai penutup, peserta menyusun rencana aksi (action plan) yang akan diterapkan di tempat kerja dan serikat masing-masing untuk mewujudkan lingkungan kerja bebas kekerasan dan pelecehan serta memperkuat hak-hak serikat pekerja.

    9Nov, 2025
    Kongres IV IndustriALL Global Union: Representasi Perempuan Lampaui Kuota 40%

    SUARA FARKES, Australia – IndustriALL Global Union menyelenggarakan Kongres ke-4 di Sydney, Australia, pada tanggal 4–7 November 2025. Kongres tahun ini mengusung tema “Organizing for a Just Future.”

    Sekitar 800 delegasi dari serikat pekerja afiliasi IndustriALL Global Union di seluruh dunia hadir dalam kegiatan ini. Menariknya, 43% dari peserta yang hadir merupakan pemimpin dan aktivis perempuan—melampaui target keterwakilan perempuan sebesar 40%.

    Satu hari sebelum kongres, diselenggarakan Konferensi Perempuan IndustriALL Global Union yang dihadiri oleh sekitar 350 peserta. Wakil Sekretaris Jenderal IndustriALL, Christina Oliver, menyampaikan sambutan pembuka dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Konferensi ini menjadi momen penting karena kembali diadakan setelah enam tahun.

    Kongres resmi dibuka pada Selasa, 4 November 2025, oleh Presiden IndustriALL Global Union sekaligus pimpinan IG Metall Jerman, Marie Nilsson. Dalam sambutannya, ia mengatakan:

    “Kita hidup di masa perubahan yang sangat cepat — dengan kemajuan teknologi, tantangan terhadap hak-hak demokrasi, dan ancaman perubahan iklim. Namun ketika saya melihat ruangan ini, saya merasa penuh harapan. Dengan kekuatan dan solidaritas bersama, kita dapat menghadapi tantangan tersebut. Saya melihat kekuatan, saya melihat solidaritas.”

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, turut hadir dan memberikan pidato pembukaan. Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada yang tertinggal dalam kemajuan dunia kerja.

    “Kita tahu bahwa keadilan, kondisi kerja yang layak, dan upah yang adil tidak akan melemahkan pasar kerja. Sebaliknya, pertumbuhan dan keadilan akan menjadi lebih kuat jika berjalan beriringan.”

    Ia menutup pidatonya dengan pesan inspiratif:

    “Tujuan kita bersifat abadi, dan karena itu, solidaritas juga abadi.”

    Para delegasi disambut dengan pertunjukan budaya khas Australia dan Selandia Baru, termasuk alunan didgeridoo, salam tradisional Maori greeting – Kaigaranga, serta tarian Mihi, Maiata, dan Haka, yang menambah suasana pembukaan semakin hangat dan penuh makna.

    5Nov, 2025
    Lokakarya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KSPI

    SUARA FARKES, Jakarta – Perwakilan FSP FARKES Reformasi hadir dalam Lokakarya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KSPI yang dilaksanakan hari Rabu 05 November 2025 di Kantor KSPI, Jakarta Timur. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat instrumen perjuangan buruh melalui penyelenggaraan Lokakarya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilaksanakan ini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Pemetaan dan Pelatihan PKB (Mapping and Training on CBA) yang sebelumnya digelar pada 26 – 27 Mei 2025.

    Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Surat Undangan KSPI Nomor: 571/DEN-KSPI/XI/2025 yang ditandatangani Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, ME dan Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi, sebagai bagian dari upaya memperkuat persiapan perundingan PKB di berbagai sektor industri.

    Sekjen KSPI Ramidi menegaskan bahwa PKB adalah instrumen utama dalam peningkatan kesejahteraan buruh, bukan hanya dokumen administratif semata.

    “KSPI memastikan PKB menjadi senjata perjuangan yang kuat di tingkat pabrik dan industri. Pasal-pasal kunci terkait upah layak, perlindungan jaminan sosial, K3, penghapusan outsourcing yang merugikan, serta keberlanjutan kerja harus diperjuangkan secara optimal,” tegas Ramidi.

    Lokakarya ini menggarisbawahi tiga agenda utama:

    ✔ Evaluasi hasil pemetaan PKB di seluruh federasi

    ✔ Finalisasi Panduan PKB KSPI sebagai standar nasional perundingan

    ✔ Penyusunan rencana tindak lanjut dengan timeline perundingan yang terukur

    Kegiatan berlangsung efektif dan diikuti oleh perwakilan 20 anggota Tim PKB dari berbagai federasi afiliasi KSPI, termasuk FSP FARKES Reformasi

    KSPI menargetkan bahwa hasil dari lokakarya ini akan segera diterapkan dalam perundingan PKB, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sehingga buruh Indonesia semakin memiliki kepastian atas hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup.

    24Okt, 2025
    Acara Puncak HUT ke-27 FSP Farkes Reformasi

    Bulan Oktober merupakan bulan yang penting bagi FSP Farkes Reformasi.

    Karena 27 tahun yang lalu, tepatya pada tanggal 06 Oktober 1998 FSP Farkes Reformasi berdiri.

    Dalam rangka memperingati hari jadi FSP Farkes Reformasi ke-27. Pada tanggal 12 Oktober 2025 bertempat di Bekasi Timur Regensi 7 – Kabupaten Bekasi, DPP FSP Farkes Reformasi mengadakan acara bakti sosial pelayanan pengecekan kesehatan gratis dan penanaman pohon. Dengan mengusung tema “FSP Farkes Reformasi Ada di Hati, Hadir dalam Bakti”

    Acara bakti sosial ini disponsori oleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT Cedefindo, PT Darya Varia Laboratoria, PT Sinde Budi Santoso, PT Cussons dan Mapenaling.

    Beberapa tamu undangan yang hadir

    1. Dewas BPJS Kesehatan Pusat, Siruaya Utamawan

    2. Kacab BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Herman

    3. Anggota DPR RI, Hj. Ranny Fahd Arafiq

    4. Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, SE

    5. DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 4 Ketenagakerjaan, Surohman

    Hadir juga perangkat FSP Farkes Reformasi mulai dari pengurus DPP, DPD DKI, DPC Bekasi, DPC Depok, DPC Bogor dan anggota dari wilayah Jabodetabek

    Acara berjalan dengan lancar hingga selesai, sekitar 200 orang dari warga sekitar mengikuti pelayanan bakti sosial ini.

    8Okt, 2025
    FSP FARKES Reformasi berafiliasi kepada dua Global Union yaitu PSI dan IndustriAll hingga sekarang

    SUARA FARKES, Jakarta – Ada beberapa alasan penting kenapa serikat pekerja di tingkat nasional atau lokal sebaiknya berafiliasi dengan Global Union (federasi serikat pekerja internasional seperti IndustriAll, PSI, UNI Global Union, ITUC, dsb.):
    1. Kekuatan Kolektif Global
    2. Solidaritas & Dukungan Internasional
    3. Akses ke Perundingan Global
    4. Penguatan Kapasitas
    5. Pengaruh Kebijakan Global
    6. Solidaritas Lintas Sektor dan Negara
    7. Perlindungan Saat Represi

    Intinya: afiliasi dengan Global Union memperluas jangkauan serikat pekerja dari level pabrik/nasional ke level global/dunia, sehingga lebih kuat menghadapi perusahaan multinasional maupun kebijakan internasional yang memengaruhi buruh.

    Advokasi international pertama yang dilakukan oleh FARKES Reformasi adalah ketika terjadi pemogokan di PUK Takeda Bekasi. FARKES Reformasi melakukan advokasi international melalui PSI. Tidak hanya PSI, kita juga mengirimkan surat untuk meminta dukungan solidaritas kepada UA ZENSEN, federasi serikat pekerja di Jepang yang menjadi afilisi serikat pekerja Takeda Pusat. Selain itu kita juga mengajukan ILO Complain ke kantor ILO pusat di Genewa.

    Jika ingin tahu lebih banyak tentang Global Union dan hal lain terkait hubungan international silakan hubungi DPP FSP FARKES Reformasi, cq Bidang Hubungan International.

    Bidang Hubungan International DPP FSP FARKES Reformasi mengucapkan Selamat Ulang Tahun FSP FARKES Reformasi ke 27. Semoga makin Jaya, Maju, Menang!

    13Sep, 2025
    Fighting Back for Justice: PSI Asia Pacific Regional Conference 15th

    SUARA FARKES, Kathmandu – The 15th Asia Pacific Regional Conference (APRECON) Public Services International (PSI) diadakan di Kathmandu, Nepal dari tanggal 8 sampai 11 September 2025 dihadiri oleh sekitar 300 orang dari 14 negara dan tiga Sub Region yaitu Asia Selatan, Asia Tenggara dan Oseania.

    Tema yang diambil dalam APRECON kali ini adalah “United to Fightback for Public Services”.

    Sehari sebelum konferensi dimulai diadakan beberapa pre-event forum seperti forum sektor energi, forum pekerja muda, forum masyarakat adat dan lainnya.

    Ada banyak kesamaan isu yang dihadapi oleh pekerja yang disampaikan oleh para peserta konferensi, misalnya tentang isu privatisasi layanan publik, isu kesenjangan upah berbasis gender, isu kekerasan dan pelecehan seksual, isu upah, isu kebebasan berserikat dan lainnya.

    Sister Britta Lejon, President Public Service Internasional pada sesi penutupan di hari pertama menyampaikan terima kasihnya atas partisipasi aktif semua peserta konferensi dan sharing peserta dari berbagai negara sangat penting, dan isu upah ada di hampir negara, dan beliau mengatakan bahwa gaji bukan hanya tentang uang tapi juga tentang pengakuan akan pekerjaan.  Dan brother Daniel Bertosa, Sekjen PSI mengatakan dalam situasi di mana kita tidak punya banyak pilihan, maka hal penting yang bisa kita berikan adalah HARAPAN, karena tanpa Harapan kita tidak bisa bergerak maju dan memenangkan perjuangan.

    3Sep, 2025
    Kunjungan Carol Beaumont – Organizing Coordinator ITUC (International Trade Union Confederation) Global Organizing Academy ke Kantor KSPI

    SUARA FARKES, Jakarta – Tanggal 01 September 2025, KSPI menerima kunjungan Carol Beaumont – Organizing Coordinator ITUC (International Trade Union Confederation) Global Organizing Academy. Dalam pertemuan ini, Carol didampingi oleh Patuan Samosir untuk membahas rencana kerja sama proyek pengorganisasian yang akan dijalankan pada tahun 2026.

    Pertemuan ini berlangsung di Kantor KSPI dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serikat pekerja, antara lain :
    Sekretaris Jenderal KSPI – Ramidi
    FSPMI – Nani Kusmaeni dan Nuryasin
    SPN – Moses Marlino (peserta organising)
    FSP KEP – Rastingkem
    FSP FARKES Reformasi – Evi Krisnawati, Abu Maskhud dan Rita S.

    Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal KSPI – Ramidi menyampaikan :
    “Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas pengorganisasian serikat pekerja di Indonesia. Dukungan ITUC dan pengalaman sister Carol akan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi gerakan buruh Indonesia.”

    Sementara itu, sister Carol Beaumont menegaskan :
    “Kami percaya penguatan pengorganisasian adalah kunci untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, baik di tingkat Nasional maupun Global. Dukungan ini akan kami fokuskan pada pengembangan strategi berkelanjutan, pelatihan kader, dan sinergi antara serikat pekerja dengan gerakan politik buruh.”

    Langkah ini menjadi awal dari rencana kolaborasi Internasional untuk membangun gerakan buruh yang lebih kuat, terstruktur, dan memiliki daya tawar tinggi dalam bidang perburuhan maupun politik.