SUARA FARKES, Semarang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FSP Farkes Reformasi Propinsi Jawa Tengah, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Semarang dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Semarang pada tanggal 6-7 Desember 2025, bertempat di Wisma Gaya – Bandungan – Kabupaten Semarang, melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) Propinsi Jawa Tengah,  Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Semarang, dan Musyawarah Cabang (Muscab) Kota Semarang.

Hadir dalam acara ini utusan dari PUK, DPC dan DPD, serta DPP yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum FSP Farkes Reformasi Ibu Evi Krisnawati dan juga Ibu Sumarnita , Ketua Bidang Perempuan dan Pekerja Muda.

SUARA FARKES, Sri Lanka — Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES REFORMASI) mengirimkan tiga (3) delegasinya yaitu Efrazim Silaban (PUK PT. Sterling Product Indonesia), Syarif Hidayat (PUK PT. Takeda Indonesia), dan Mimin Kamilah (PUK PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries) untuk turut berpartisipasi dalam ”Asia Pacific Trade Union Network Meeting of Chemical & Pharmaceutical Unions” yang berlangsung pada 18 – 19 November 2025 di Hotel Rodisson, Colombo, Sri Lanka. Pertemuan ini dihadiri oleh serikat pekerja sektor kimia dan farmasi dari berbagai negara Asia Pasifik dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan IndustriALL Global Union.

Kegiatan ini membahas beragam isu strategis terkait kondisi pekerja di sektor kimia dan farmasi, termasuk transisi berkeadilan (just transition), tantangan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penguatan kapasitas serikat dalam menghadapi perubahan industri.

SUARA FARKES, Surabaya – Public Services International (PSI) bekerja sama dengan SASK menyelenggarakan workshop bertema “Joint Campaign and Advocacy Work to Promoting Violence-Free Workplace and Advancing Trade Union Rights” pada 11 November 2025 di Hotel Santika Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 38 aktivis pekerja perempuan afiliasi PSI dan difasilitasi oleh Izzah Inzamliyah, Sumarnita br. Gurning, dan Ira Laila Budiman.

Workshop ini membahas isu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk jenis-jenis kekerasan, dasar hukum yang melindungi pekerja, serta strategi advokasi bagi serikat pekerja. Salah satu poin penting yang disampaikan fasilitator adalah bahwa kekerasan di tempat kerja sering terjadi karena relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku umumnya adalah atasan.

Salah satu fasilitator menyampaikan hasil survei kepada peserta bahwa 70,8% pekerja pernah mengalami kekerasan atau pelecehan, 72% pernah menjadi saksi, dan 77% menyebut kekerasan psikologis seperti silent treatment sebagai bentuk yang paling sering terjadi.

Peserta diajak mendiskusikan peran serikat pekerja dan pengusaha dalam mencegah kekerasan di tempat kerja. Serikat pekerja perlu bertransformasi menjadi organisasi yang bebas dari bias gender, menghapus budaya guyonan seksual, dan memastikan struktur kepemimpinan yang inklusif. Sementara itu, perusahaan diharapkan membuat kebijakan pencegahan kekerasan, membentuk tim sensitif gender, serta menerapkan sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Workshop juga memperkenalkan kerangka hukum penting seperti Konvensi ILO No.190, UU TPKS No.12/2022, dan Permenaker No.88/2023. Peserta diminta menganalisis isi dan mekanisme perlindungan dari masing-masing aturan tersebut. Selain itu, dijelaskan pula konsep kaidah hukum heteronom dan otonom dalam hubungan industrial, di mana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi bagian dari hukum otonom yang memperkuat posisi pekerja.

Sebagai penutup, peserta menyusun rencana aksi (action plan) yang akan diterapkan di tempat kerja dan serikat masing-masing untuk mewujudkan lingkungan kerja bebas kekerasan dan pelecehan serta memperkuat hak-hak serikat pekerja.