SUARA FARKES, Jakarta – IndustriALL South East Asia Office (SEAO) baru saja sukses menyelenggarakan rangkaian agenda krusial “National Unity Meeting and Discussion on Indonesian Labour Law Reform” yang berlangsung pada 9–10 Februari 2026 di HARRIS Hotel Kelapa Gading, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum bersejarah bagi serikat pekerja di Indonesia untuk menyatukan visi di tengah gelombang reformasi hukum ketenagakerjaan.

Hari pertama dimulai dengan “Unity Meeting” yang penuh semangat solidaritas. Fokus utama adalah mempererat koordinasi antar afiliasi serta membedah situasi tenaga kerja terkini di Indonesia.

Momen paling dinantikan adalah peluncuran Rencana Aksi dan Strategi IndustriALL 2026–2029 yang dipaparkan langsung oleh Kemal Ozkan (Assistant General Secretary IndustriALL). Strategi ini dirancang untuk menjadi kompas bagi seluruh afiliasi dalam menghadapi tantangan industri global selama tiga tahun ke depan.

Partisipasi aktif terlihat dari berbagai delegasi, termasuk DPP FSP FARKES REFORMASI yang mengirimkan jajaran pimpinan lengkap, mulai dari Ketua Umum Evi Krisnawati, S.S, Sumarnita Gurning perwakilan Komite Perempuan dan Pekerja Muda, Tuti Suwartini Ketua Bidang Luar Negeri, dan Wakabid Advokasi.

Pada hari kedua, diskusi berkembang menjadi lebih teknis dan strategis dengan tema besar “Fighting Inequality”. Para peserta mengeksplorasi pergeseran paradigma dari sekadar “Upah Minimum” menjadi “Upah Layak” (Decent Wage), sebuah langkah berani untuk meningkatkan taraf hidup pekerja secara signifikan.

Sesi ini juga menyoroti pentingnya Jaminan Sosial dan Perlindungan Kehilangan Pekerjaan, dengan menghadirkan narasumber dari kantor ILO jakarta, menyikapi soal reformasi UU SJSN.

Rangkaian acara ditutup dengan diskusi aksi strategis untuk merespons reformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia agar tetap berpihak pada keadilan bagi buruh.

Pertemuan ini menegaskan kembali bahwa persatuan adalah kunci utama. Dengan strategi baru yang telah disepakati, serikat pekerja Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengawal reformasi hukum demi kesejahteraan buruh yang lebih baik.