Serial Prakondisi May Day 2025, Tim Media FSP FARKES-R

Matahari Mei merekah, namun sinarnya terasa berbeda. Bukan hanya kehangatan musim semi yang menyapa, tetapi juga bara semangat yang membara di dada para buruh. Mayday, selalu menjadi penanda. Bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan seruan lantang yang menggema dari jalanan, pabrik, hingga ruang-ruang sunyi perenungan. Mayday adalah tentang perjuangan, tentang hak yang seringkali tergerus, tentang mimpi akan kehidupan yang lebih manusiawi bagi mereka yang menggerakkan roda ekonomi bangsa.

Tahun ini, Mayday hadir dalam pusaran momentum penting. Mahkamah Konstitusi (MK), dengan palu keadilannya, telah mengetuk babak baru dalam lanskap hukum ketenagakerjaan Indonesia. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 bukan sekadar rangkaian angka dan pasal, melainkan oase di tengah gurun kekecewaan. Ia adalah pengingat bahwa hukum, meski kadang terasa jauh dari denyut nadi rakyat kecil, masih bisa menjadi benteng harapan. MK membatalkan beberapa ketentuan krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh. Sebuah angin segar, namun sekaligus panggilan untuk kontemplasi yang mendalam.

Kita tiba di persimpangan jalan. Putusan MK memang membuka ruang, sebuah celah harapan untuk menata ulang relasi kuasa antara buruh dan pengusaha. Namun, putusan itu bukanlah akhir dari segalanya, justru menjadi titik awal dari perjuangan yang lebih substansial. Perjuangan untuk merumuskan Undang-Undang ketenagakerjaan yang baru, yang tidak hanya menambal lubang-lubang yang menganga, tetapi membangun fondasi kokoh bagi keadilan buruh yang sejati.

Dalam keheningan Mayday, di antara pekik demonstran dan riuhnya pemberitaan, mari kita merenung. Betapa rapuhnya posisi buruh dalam sistem yang seringkali lebih berpihak pada kepentingan modal. Betapa rentannya mereka terhadap kebijakan yang abai pada hak-hak dasar. Bayang-bayang PHK massal masih menghantui, upah riil terus tergerus inflasi, dan jaminan sosial masih jauh dari kata paripurna. Kita ingat kata-kata bijak dari Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., pakar hukum perburuhan Universitas Indonesia, yang sering mengingatkan bahwa, “Hukum ketenagakerjaan yang adil bukan hanya soal pasal dan ayat, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk melindungi kelompok yang paling rentan dalam relasi industrial.”